MALANG, RUANG TERBUKA HIJAU MENYEMPIT, MALABAR JANGAN DIKEBIRI

“…paling lambat tgl 27Agustus 2015. Karya dikurasi dan akan dibukukan. Terima kasih.

#SaveHutanKotaMalabar”

Begitulah bunyi ending message Whatsapp dari seorang kawan aktivis Malang. Cukup menarik, sebuah ajakan membuat buku antologi puisi dalam rangka aksi penolakan alih fungsi hutan kota. Ia tahu betul saya sangat mencintai dunia sastra. Tapi saya tidak terlalu antusias kali ini. Pasalnya, ini bukan kali pertama  polemik seputar Ruang Terbuka Hijau (RTH) Malang Kota. Sebelumnya, Pemkot Malang menggagas

Undang-undang Penyiaran di Indonesia dan Aplikasinya

     Sebelum membahas hukum dan undang-undang penyiaran di Indonesia terlebih dahulu perlu dikupas definisi mengenai penyiaran. Penyiaran terdiri dari struktur bahasa terdiri dari kata dasar siar yang artinya memberitahukan kepada umum; mengumumkan. Sedangkan arti penyiaran adalah proses, cara, perbuatan menyiarkan. Menurut UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002 :

“Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. “

     Pengaturan tentang penyiaran di Indonesia bermula sejak sebelum kemerdekaan, dengan dikeluarkannya

Undang-undang Pers di Indonesia dan Aplikasinya

     Undang-undang dalam bahasa Inggris Legislation berasal dari bahasa Latin Lex, Legis yang berarti sumber hukum. Dengan kata lain, semua dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi, yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis. Hukum dan perundang-undangan mutlak diperlukan dalam suatu tatanan negara untuk mengatur dan meminimalisir benturan kepentingan-kepentingan rakyat yang jamak.

     Semua yang berpotensi berbenturan dan menimbulkan kekacauan diatur dalam undang-undang, demikian halnya dengan pers.  Pers sebagai lembaga media massa juga perlu diatur dalam undang-undang, mengingat posisinya yang strategis dan fungsinya yang kompleks sebagai komunikasi massa di ruang publik.

     Undang-undang Pers mulai menjadi bahan pembicaraan dan mulai diproses eksistensinya pada akhir tahun 2008. Hal ini ditengarai dengan “bangkitnya”

Profesionalisme Wartawan Infotainment dalam Jurnalistik Masih Diragukan

Menilik fakta dibalik layar penayangan infotainment, maka yang menjadi sorotan utama adalah crew yang berperan penting dalam proses pencarian, pemilihan, pengolahan, dan penyajian berita, dalam hal ini menurut fungsinya disebut wartawan.
Setelah ditelisik lebih dalam ternyata